Formulasi Surat Gugatan

 Formulasi Surat Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Memang benar, apa yang dikemukakan Prof. Soepomo. Pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding. Adapun hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan yaitu (M. Yahya Harahap, 2011: 51):

a.    Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif

Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif (M. Yahya Harahap, 2011: 51-52):

1)    Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

2)    Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

b.    Diberi tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, tidak menyebut pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungankan dengan pengertian akta sebaga alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum (M. Yahya Harahap, 2011: 52):

1)    Pencantuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan;

2)    Dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil;

3)    Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Namun demikian, sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas perbuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatangan surat kuasa, segera dapat diselesaikan (M. Yahya Harahap, 2011: 52).

c.    Ditandatangani penggugat atau kuasanya

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan (M. Yahya Harahap, 2011: 52):

1)    Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif.

2)    Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

d.    Identitas para pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal (M. Yahya Harahap, 2011: 53-54).

e.    Fundamentum petendi

Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang digunakan antara lain positum atau dalam bentuk jamak disebut posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan (M. Yahya Harahap, 2011: 57).

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugat, muncul dua teori (M. Yahya Harahap, 2011: 57):

1)    Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2)    Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

f.     Petitum gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kedua belah pihak. Ada beberapa istilah yang sama maknanya dengan petitum; seperti petita atau petitory maupun conclusum. Akan tetapi istilah yang baku dan paling sering dipergunakan dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan (M. Yahya Harahap, 2011: 63).

g.    Perumusan gugatan asesor (accesoir)

Yang dimaksud dengan gugatan asesor adalah gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, 2011: 67).

Sarwono (2011: 32) membagi ke dalam syarat formal dan syarat substansial dari isi suatu gugatan. Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, meterai, dan tanda tangan. Sedangkan syarat substansial daripada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri atas identitas para pihak, dan identitas kuasa hukum.

Selain itu, Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi (2011: 28) memaparkan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan surat gugatan sebagai berikut:

a.    Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya). Oleh karena itu, apabila ada surat kuasa, maka tanggal surat gugatan harus lebih muda daripada tanggal surat kuasa.

b.    Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat (ex Pasal 1357 BW).

c.    Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap. Satu helai ialah aslinya untuk Pengadilan Negeri satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing tergugat dan turut tergugat.

d.    Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara.

Sumber:

Bambang Sugeng. Sujayadi. Hukum Acara Perdata Dokumen dan Litigasi Perkara Perdata. Kencana: Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2011. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika: Jakarta.