Perjanjian Kredit

1.    Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur), maksudnya perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir. Pada asanya menimbulkan perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah sumber perikatan, sekalipun Buku III BW mengatur tentang “Perikatan”, tetapi tidak satu pasal pun yang menguraikan apa yang dinamakan perikatan.

1.    Pengertian Kredit

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract credit. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk loan of money. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain:[1]

a.    Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit”;

b.    Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2/539/UPK/Pemb/1996; dan

c.    Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

Dalam ketentuan itu tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit. Namun, dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

“persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:[2]

1)    Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;

2)    Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;

3)    Adanya kewajiban debitur.

Kewajiban debitur adalah:

1)    Mengembalikan kredit yang telah diterimanya:[3]

2)    Membayar bunga;

3)    Biaya-biaya lainnya.    

Menurut Sutan Remy Sahdeini, perjanjian kredit adalah[4]:

“perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Salim HS, perjanjian kredit adalah[5]:

“perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.”

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1.    Adanya subjek hukum;

2.    Adanya objek hukum;

3.    Adanya prestasi;

4.    Adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur. Objek dalam perjanjan kredit adalah kredit. Kredit adalah[6]:

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagai berikut:

a.    Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.[7]

b.    Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, tergantung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.[8]

c.    Degree of risk

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.[9] 

d.    Prestasi

Atau objek kredit, tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.[10]

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Besarnya pokok ditentukan oleh kedua belah pihak, dan besarnya bunga ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Bunga adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit. Biaya-biaya lain ini meliputi denda keterlambatan dalam pembayaran pokok dan bunga. Besarnya denda yang dibebankan kepada debitur adalah bervariasi, karena masing-masing bank telah menentukan besarnya denda keterlambatan. Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak. Ada jangka waktu perjanjiannya satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun ke atas. Semakin lama jangka waktu kredit maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar oleh debitur.[11]

2.    Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:[12]

a.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

b.    Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

d.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

e.    Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit, namun dalam undang-undang ini hanya mengatur perbankan pada umumnya dan peran Bank Indonesia. Namun, undang-undang yang secara khusus nantinya akan mengatur tentang perjanjian bank adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

Rancangan undang-undang ini terdiri dari 16 bab dan 80 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan ini, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1.    Ketentuan umum (Pasal 1)

Dalam ketentuan umum dijelaskan tentang berbagai pengertian yang berkaitan dengan kredit perbankan. Pengertian itu meliputi: pengertian perkreditan perbankan, kredit, perjanjian kredit, kreditur, debitur, usaha keci, bank, jaminan kredit, jaminan materiil, jaminan immateriil, bunga, cessie, novasi, wanprestasi, dan peraturan Bank Indonesia.

2.    Ruang lingkup, asas, dan tujuan (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5);

3.    Kebijakan penyediaan dana dan pemberian kredit (Pasal 6 sampai dengan Pasal 20);

4.    Perjanjian kredit (Pasal 21 sampai dengan Pasal 27);

5.    Kredit usaha kecil (Pasal 28 sampai dengan Pasal 31);

6.    Tingkat suku bunga kredit (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37);

7.    Jaminan kredit dan akibat hukum (Pasal 38 sampai dengan Pasal 47);

8.    Pembukuan kredit (Pasal 48 sampai dengan Pasal 51);

9.    Kepailitan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 53);

10. Wanprestasi (Pasal 54 sampai dengan Pasal 55);

11. Pembatalan atau batalnya perjanjian (Pasal 56 sampai Pasal 58);

12. Penyelesaian perselisihan (Pasal 59);

13. Larangan (Pasal 60 sampai dengan Pasal 66);

14. Ketentuan sanksi (Pasal 67 sampai dengan Pasal 77);

Ada empat yang diatur dalam ketentuan peralihan, yaitu:

1.    Eksistensi dari perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya tetap berlaku sampai dengan lunasnya kredit yang bersangkutan;

2.    Eksistensi dari peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perkreditan perbankan. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perkreditan perbankan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

3.    Bank Indonesia dalam waktu satu tahun sejak berlakunya undang-undang ini wajib mengeluarkan peraturan pelaksana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini;

4.    Bank Indonesia berwenang untuk mengkaji ulang, mencabut peraturan pelaksanaan yang ada/atau menerbitkan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti dan/atau perubahan dan/atau pembaharuan dan/atau mengatur hal yang belum diatur.

3.    Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktik perbankan konvensional yang berlaku saat ini, terdapat bermacam istilah perjanjian kredit yang disalurkan dan/atau diberikan kepada debitur atau nasabah bank. Namun, pada intinya di antara bermacam istilah perjanjian kredit tersebut, semuanya dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1)    Pinjaman rekening koran

Pinjaman rekening koran dalam suatu bank kadang disebut PRK, KRK, RK, atau dengan sebutan lain yang sejenis. Pinjaman rekening koran biasanya diberikan untuk modal kerja dengan jangka waktu yang terbatas, hanya selama 1 tahun (12 bulan). Jika bank merasa debitur tersebut memiliki perputaran usaha yang baik dan layak untuk diperpanjang, jangka waktu pinjaman tersebut dapat diperpanjang lagi untuk 12 bulan selanjutnya. Kemudian, rekening giro kredit debitur tersebut diberi plafon (batas pinjaman) sesuai besarnya fasilitas kredit, misalnya Rp 100 juta.[13]

Dalam hal demikian, debitur berhak atau boleh mengambil uang secara bertahap sesuai kebutuhan saja, sepanjang tidak melampaui batas plafon[14] kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tersebut sebagaimana tercantum dalam perjanjian kreditnya. Jadi, misalkan untuk keperluan usahanya, seorang debitur membutuhkan dana sebesar Rp 50 juta untuk jangka waktu selama 1 minggu, maka debitur tersebut tinggal mengambil dan menggunakan dana tersebut dari rekening giro kreditnya. Media penarikan menggunakan cek atau bilyet giro. Jika debitur tersebut sudah tidak membutuhkan dana yang dipinjamnya atau sudah mendapatkan pembayaran dari pihak ketiga, dia dapat menyetorkan kembali dana tersebut ke rekening giro kreditnya sehingga total plafon tetap terisi dan sewaktu-waktu dapat digunakan sepanjang tidak melebihi batas plafon yang disediakan oleh bank. Pengenaan bunga dari bank hanyalah sebesar dana yang digunakan dan untuk jangka waktu selama penggunaan sejumlah uang tersebut. Begitu seterusnya, plafon dapat ditarik berulang-ulang oleh debitur selama jangka waktu yang telah ditetapkan. [15]

Saat menggunakan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman rekening koran, debitur hanya diwajibkan untuk selalu membayar bunga atas sejumlah dana yang digunakan. Kewajiban pembayaran bunga tersebut sudah ditentukan pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulannya, bergantung pada ketentuan bank. Jenis fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman rekening koran ini biasanya sewaktu-waktu boleh dilunasi oleh debitur. Namun, ada juga bank-bank yang mengenakan penalti sebesar 1% dari plafon kredit untuk pelunasan fasilitas kredit dimaksud, sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan.[16] 

2)    Pinjaman revolving reguler (RR), yang biasa juga disebut Demand Loan (DL)/Revolving Loan (R/L)/Kredit Modal Kerja Transaksional (berupa Post Date Cheque atau pembukaan cek dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal angsuran).

Fasilitas kredit dalam bentuk revolving ini praktiknya kadang disebut dengan bermacam istilah: Revolving Loan (RL), Demand Loan (DL), Revolving Reguler (RR), Kredit atas Permintaan (KAP), Demand Loan Transaksional (DLT), atau istilah lain yang sejenis, yang menggambarkan bahwa jenis kredit ini diberikan dalam bentuk plafon dan dicairkan secara bertahap sesuai dengan permintaan debitur. Permintaan pencairan fasilitas kredit oleh debitur tersebut dilakukan dengan menggunakan media penarikan berupa surat promes[17] atau surat aksep.[18]

Berbeda dengan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman rekening koran, pada pinjaman ini, debitur harus melapor terlebih dahulu kepada bank jika dia akan menarik dananya dan setiap kali akan melakukan penarikan menggunakan surat promes atau aksep_surat sanggup bayar, minimal dalam jangka waktu 1 hari sebelumnya. Setelah menerima laporan dari debitur (konfirmasi) bahwa dia akan menggunakan dana dalam jumlah tertentu, bank akan menurunkan kredit sesuai dengan permohonan yang disebutkan dalam surat promes (surat aksep) tersebut jangka waktu pemakaian surat promes bermacam-macam, tetapi biasanya selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, apabila lewat dari 3 (tiga) bulan, dana yang telah diturunkan tersebut harus dikembalikan lagi kepada bank. Jika debitur masih ingin memperpanjang jangka waktu penggunaan dana dimaksud, debitur harus melapor kepada bank bahwa surat promesnya diperpanjang.[19]

Pembayaran bunga atas fasilitas kredit dalam bentuk Revolving Loan dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu, atau terkadang ditetapkan pada tanggal penandatanganan akta pemberian fasilitas kredit yang berkenaan. Dalam hal debitur terlambat membayar kewajiban pembayaran bunga tersebut, dia akan dikenai penalti atau denda keterlambatan sebesar 4%-5% per bulan dari jumlah bunga yang harus dibayar pada saat itu.[20]

Fasilitas kredit dalam bentuk Revolving Loan tersebut biasanya diberikan dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Namun, bisa juga sesuai disposisi bank, misalkan 6 bulan saja. Atas jangka waktu tersebut, umumnya debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa bank yang mengenakan penalti atas pelunasan dipercepat tersebut sebesar 1% dari plafon kredit yang diberikan.[21]

Fasilitas kredit dalam bentuk Revolving Loan, pada bank tertentu biasanya menggunakan jaminan berupa PDC (Post Date Cheque). Artinya, surat promes baru boleh dicairkan atau diterbitkan oleh debitur apabila dia sebelumnya telah menyerahkan jaminan kepada bank berupa Bank Garansi senilai minimal 120% dari surat aksep (promes) yang dibuka. Jika surat aksep (promes) tersebut disetujui oleh pihak bank, dana tersebut akan diturunkan oleh ban ke dalam rekening debitur yang ada pada bank tersebut dalam rekening koran (R/K) dan penarikannya sama seperti rekening koran, dengan menggunakan cek atau bilyet giro seperti biasa.[22]     

3)    Fixed loan atau pinjaman tetap

Fasilitas kredit dalam bentuk fixed loan praktiknya terkadang disebut juga dengan istilah: Pinjaman Jangka Panjang (PJP), Kredit Investasi (KI), Kredit Angsuran Berjangka (KAB), Kredit Berjangka (KB), atau dengan istilah sejenis lainnya.[23]

Jenis kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan investasi atau keperluan konsumsi bagi debitur, misalnya untuk renovasi rumah, membeli rumah, menikahkan anak, membeli mesin, dan investasi atau perluasan usaha. Berbeda dengan pinjaman rekening koran yang diberikan dalam jangka waktu pendek, jenis kredit Fixed Loan ini biasanya diberikan untuk jangka waktu yang cukup panjang, bergantung pada pertimbangan bank. Jangka waktu yang diberikan, bisa 1 tahun hingga 15 tahun. Provisi[24] atas fasilitas Fixed Loan ini biasanya dikenakan dengan istilah one shot deal (flat). Jadi, dikenakan hanya sekali pada awal fasilitas kredit efektif yang digunakan oleh debitur.[25]

Berbeda dengan fasilitas kredit dalam bentuk rekening koran maupun Revolving Loan yang diberikan dalm bentuk plafon dan dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit dan tidak dapat ditarik secara berulang. Perhitungan bunga didasarkan langsung pada total jumlah fasilitas kredit yang telah dicairkan oleh bank ke rekening debitur.[26]

Selanjutnya, debitur harus mengangsur pengembalian utang pokok dan bunganya selama jangka waktu yang telah ditentukan, pada tanggal-tanggal yang telah ditetapkan. Tanggal angsuran biasanya sama dengan tanggal pencairan fasilitas kredit tersebut. Namum, oleh bank dapat juga ditetapkan pada tanggal tertentu selain tanggal pencairan tersebut. Sama halnya dengan bentuk Revolving Loan, apabila terlambat membayar angsuran pokok dan bunga pada tanggal-tanggal tersebut, debitur akan dikenai penalti sebesar 4%-5% per bulan atau 60% per tahun dari jumlah pokok dan bunga yang harus dibayar pada saat itu. Selanjutnya, keterlambatan pembayaran penalti tersebut biasanya dihitung harian, yang dihitung pada hari keterlambatan pada setiap keterlambatan hingga hari dilakukannya pembayaran.[27]

Ada dua macam perhitungan bunga yang digunakan oleh bank, yaitu sistem flat (prorata) dan sistem anuitas (efektif) yang bersifat mengambang. Jika yang digunakan adalah sistem bunga flat (tetap), berapa pun suku bunga yang berlaku diperbankan (naik atau turun), bunga yang dikenakan terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur akan selalu tetap, sesuai dengan angka yang dipatok pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit.[28]

Fixed Loan atau pinjaman tetap, yang dijabarkan dalam berbagai jenis fasilitas kredit lainnya, yaitu:[29]

1.    Kredit investasi

2.    Kredit installment

3.    Pinjaman jangka pendek

4.    Kredit kepemilikan rumah

5.    Kredit angsuran berjangka

6.    Kredit konsumsi, yang terdiri dari:

a.    Kredit konsumsi lainnya

b.    Kredit multiguna

c.    Kredit kendaraan bermotor

d.    Kredit tanpa agunan

4)    Bank garansi

Fasilitas bank garansi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan tiga jenis fasilitas kredit lain. Fasilitas kredit dalam bentuk bank garansi ini sebenarnya termasuk salah satu bentuk jaminan perseorangan, yakni bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa debitur akan dapat melaksanakan kewajiban. Fasilitas bank garansi ini belum dianggap sebagai fasilitas kredit selama debitur belum melakukan wanprestasi sehingga bank harus mencairkan garansi yang telah diberikannya. Bank garansi biasanya hanyalah merupakan fasilitas yang menyatakan debitur memiliki sejumlah uang tertentu pada bank tersebut untuk menjamin pelaksanaan pengerjaan suatu proyek (performance bond) atau jaminan penawaran (big bond).[30]

Dalam hal ternyata debitur bisa menyelesaikan atau membayar sendiri kewajibannya kepada bouwheer (pemberi kerja), fasilitas kredit dalam bentuk bank garansi ini benar-benar hanya berstatus sebagai jaminan. Namun, pada saat debitur wanprestasi terhadap kewajibannya kepada bouwheer, maka bouwheer dapat menuntut bank yang menerbitkan bank garansi tersebut agar sejumlah dana yang dinyatakan dalam bank garansi dapat dicairkan. Dengan dicairkannya bank garansi, maka fasilitas bank garansi yang dimaksud langsung menjadi kredit efektif dan tunduk pada ketentuan perjanjian kredit yang berlaku pada bank.[31]

Untuk dapat menerbitkan bank garansi, Bank biasanya menghendaki debitur menyerahkan sejumlah dana tertentu ke dalam rekening debitur sebelum bank garansi diterbitkan dana ini disebut sebagai jaminan uang muka (margin deposit) dengan jumlah sekitar 10% dari besarnya bank garansi yang diterbitkan dan kemudian diblokir oleh bank. Untuk fasilitas bank garansi ini, provisi dikenakan pada setiap kali pembukaan atau penerbitan bank garansi.[32]   

5)    Letter of credit dan surat kredit berdokumen dalam negeri 

4.    Para Pihak dan Objek Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan ditentukan para pihak dalam perjanjian kredit, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah bank yang menyediakan kredit. Debitur adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit bank adalah pihak bank dan nasabah debitur. Bank adalah badan usaha yang menghimpun:

a.    Dana masyarakat dalam bentuk simpanan; dan

b.    Menyalurkannya kepada masyarakat.

Bentuk penyaluran dananya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya. Tujuan penghimpunan dan penyaluran  ini adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Bank dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1.    Bank umum; dan

2.    Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha:

1.    Secara konvensional; dan/atau

2.    Berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara:

1.    Konvensional; atau

2.    Berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat adalah pada kegiatan dalam memberikan jasa. Bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk sebagai berikut.[33]

1.    Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2.    Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3.    Sertifikat deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

4.    Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:[34]

1.    Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.    Nasabah debitur, yaitu nasabah yang memeroleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pihak yang terkait dalam perjanjian kredit bank adalah bank dengan nasabah debitur. Sementara itu, yang menjadi objek dalam perjanjian kredit bank adalah berupa kredit atau uang, dengan sistem pembayaran secara angsuran.[35] 

---

[1] H. Salim, HS., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata (Jakarta, 2007), hlm. 77.

[2] Ibid, hlm. 78.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hlm. 80.

[6] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

[7] Thomas Suyatno dalam H. Salim, HS., Op, cit., hlm. 81-82

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] H. Salim, HS., Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, hlm. 82.

[12] Ibid, hlm. 82-83.

[13] Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan (Bandung, 2014), hlm. 10.

[14] Plafon merupakan batas tertinggi (biaya, kredit, dsb) yang disediakan.

[15] Ibid, hlm. 10-11.

[16] Ibid, hlm. 11.

[17] Surat promes/surat aksep merupakan surat pengakuan utang biasa tetapi berbeda. Surat pengakuan utang hanya merupakan bukti atas utang seseorang tetapi dalam promes tertera adanya suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang tercantum pada promes tersebut. Intinya, promes adalah penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembayaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang penerima pembayaran atau yang ditunjuk dengan ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan promes.

[18] Ibid, hlm. 12.

[19] Ibid.

[20] Ibid, hlm. 42.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid, hlm. 15.

[24] Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid, hlm. 16.

[28] Ibid.

[29] Ibid, hlm. 10.

[30] Ibid, hlm. 17.

[31] Ibid, hlm. 17-18.

[32] Ibid, hlm. 18.

[33] Ibid, hlm. 97.

[34] Ibid, hlm. 98.

[35] Ibid.